Lintasan Pikiran, Pesta Demokrasi 10 Tahun Sekali.

Gimana jika pesta demokrasi yang berupa pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan 10 tahun sekali ya, memungkinkan gak ya??? Sehingga dengan begitu peridoisasi jabatan anggota dewan, presiden, gubernur, walikota/bupati juga selama 10 tahun pula. Akan tetapi mereka hanya diperbolehkan menjabat satu periode saja, tidak boleh mencalonkan untuk yang selanjutnya lagi baik presiden maupun wakilnya, gubernur maupun wakilnya, walikota/bupati maupun wakilnya. Sehingga dengan setiap kepala negara atau kepala daerah memiliki waktu yang panjang untuk memikirkan dan menjalankan pembangunan negara ataupun daerahnya masing-masing. Membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Mereka akan memiliki targetan yang bertahap dalam setiap pembangunannya karena waktu yang diberikan cukup panjang. Beda halnya jika cuma 5 tahun saja. Belum bekerja apa-apa dia sibuk dengan dirinya sendiri untuk mempersiapkan pemilihann selanjutnya dengan harapan dia bisa terpilih lagi, rakyat pun dilupakan. Rakyat dijadikan korban untuk pencitraannya. Rencana pembangunan pun terputus, ditambah lagi jika ternyata pada putaran selanjutnya tidak terpilih kembali. Ganti pemimpin ganti kebijakan. Ini lah yang terjadi jika jabatannya hanya berlangsung cuma sebentar. Dan dinamika ini pun akan terjadi begitu seterusnya...huft.

Dengan diadakannya hajatan demokrasi selama sepuluh tahun sekali akan menghemat biaya pelaksanaan hajatan demokrasi tersebut. Seandainya satu kali saja biaya yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan hajatan dialihkan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat pasti setidaknya akan merubah tingkat kesejahteraannya ya meskipun itu hanya kecil, akan tetapi kan berubah. Biaya yang dikeluarkan dalam satu kali penyelenggaraan hajatan tersebut pastilah sangat besar. belum lagi jika terjadi sampai 2 kali putaran, dua kali biaya yang dikeluarkan hanya untuk memilih seorang pimpinan kepala negara atau kepala daerah. Lebih baik diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat toh... itulah sebaiknya 10 tahun sekali dilaksanakannya hajatan demokrasi tersebut. Supaya rakya terperhatikan oleh negara dan pemimpinnya.

Selain memperhatikan mengenai dana yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan hajatan juga memperhatikan supaya kualitas kepemimpinan dalam melayani rakyatnya maksimal. Waktu sepuluh tahun adalah waktu yang panjang dibandingkan dengan yang hanya lima tahun. Waktu yang panjang utuk benar-benar memikirkan bagaimana melayani rakyat, bagaimana membuat perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sebagainya demi kemajuan daerah dan negara ini. Dengan waktu yang sepuluh tahun mereka para pemimpin yang telah terpilih memang benar-benar dituntut untuk fokus pada pelayanan rakyat, karena mereka tidak akan terpilih kembali pada periode selanjutnya. Jadi ya tidak memikirkan dirinya sendiri lagi.

Itu sih lintasan pikiran penulis, melihat semakin bosan dengan dinamika demokrasi yang dilakukan di negeri ini. Karena mungkin terlalu cepat 5 tahun sekali. Belum apa-apa sudah dihadapkan dengan pemilihan walikota/bupati, setelah itu disibukan lagi dengan pemilihan gubernur, eh belum lagi selesai pada sibuk mempersiapkan pemilihan presiden sekaligus legislatifnya. Kapan mikirin rakyatnya jika masing-masing kelompok sibuk menyiapkan pesta demokrasi yang lima tahunan itu. Masing-masing kelompok sibuk bagaimana supaya kelompoknya yang terdepan, supaya orang dari kelompoknya yang jadi pemimpin suatu wilayah atau negara ini. Bosan melihat itu semua....! rakyat hanya diperalat demi kepentingan suatu kelompok saja.

Yudhi Prasetyo

Jambi, 08 Nopember 2012